Sekilas

Sekilas tentang Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Awal Kemerdekaan

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, program pendidikan masyarakat memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesungguhnya para pendiri negara ini sangat tepat mencantumkan dan menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebelum kemerdekaan, diperkirakan hanya sekitar 3% penduduk Indonesia yang berkesempatan menduduki bangku sekolah, sehingga pada awal proklamasi kemerdekaan diperkirakan sekitar 92% penduduk Indonesia sebagai penyandang buta huruf. Untuk mengatasi persoalan besar di bidang pendidikan pada saat itu, pada tahun 1946 Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan melalui Bagian Pendidikan Masyarakat menetapkan program pemberantasan buta huruf menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dengan nama program "Kursus ABC". Kemudian pada tahun 1949 Bagian Pendidikan Masyarakat berubah menjadi Jawatan Pendidikan Masyarakat, dan salah satu tugas pokoknya adalah pemberantasan buta huruf. Pada tahun 1951 disusunlah rencana "Sepuluh Tahun Pemberantasan Buta Huruf", dengan harapan akan menuntaskan dan membebaskan penduduk yang buta huruf dalam jangka waktu 10 tahun. Namun ternyata pada tahun 1960, masih terdapat sekitar 40% penduduk Indonesia khususnya orang dewasa yang masih buta huruf (Dit. Dikmas, PBH di Indonesia, 1972).

 

1960-2000

Kemudian pada tahun 1960, dikeluarkanlah "Komando Presiden" untuk menuntaskan buta huruf sampai tahun 1964, dan pada tanggal 31 Desember 1964 penduduk Indonesia yang berusia 13 s.d. 45 tahun (kecuali Irian Barat) dinyatakan telah bebas buta huruf. Pengertian bebas buta huruf di sini adalah mereka telah dapat menulis dan membaca kalimat-kalimat pendek seperti nama dan alamatnya. Pada tahun 1966-1970 mulai dikembangkan PBH fungsional dengan kampanye gerakan nasional pemberantasan buta huruf yang dilakukan secara besar-besaran untuk menghasilkan aksarawan baru sebanyak-banyaknya, dan secara selektif memilih sasaran kelompok buta huruf yang bekerja di berbagai bidang seperti pekerja pabrik, petani, buruh perkebunan, sehingga dapat memanfaatkan kemampuan keaksaraannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

2000-2007

Seiring dengan tuntutan perubahan dan kemajuan pembangunan nasional khususnya dalam birokrasi pemerintahan, dan untuk memperkuat pengelolaan manajemen di bidang pendidikan, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan nomenklatur satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini, karena pemerintah memandang pentingnya peranan pendidikan masyarakat, maka Direktorat Pendidikan Masyarakat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tetap dipertahankan untuk melanjutkan berbagai programnya yang pada hakekatnya bermuara pada upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat marjinal. Bahkan pada awal tahun 2000-an untuk mempertajam fokus programnya, secara bertahap Direktorat Pendidikan Masyarakat dimekarkan sehingga "melahirkan" direktorat baru setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS), yaitu: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Kursus dan Kelembagaan, dan Direktorat Pendidikan Kesetaraan.

2007-2015

Pada tahun 2007 nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) dan pada akhir tahun 2010 berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI), meliputi; Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI (P2TK PAUDNI).

2015-Sekarang

Kemudian pada tahun 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), yang membawahi: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, serta Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.

Peran Strategis Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaan-nya menekankan perlunya upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan dalam pasal 31 ditekankan bahwa tiap-tiap warganegara berhak untuk mendapat pengajaran, sehingga merupakan tanggung jawab yang patut diwujudkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Komitmen nasional tersebut menjadi kekuatan pendorong bagi seluruh elemen pemerintah dan komponen masyarakat untuk melaksanakan amanat tersebut, sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalam kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia secara tegas dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan pada pasal 28C ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Sejatinya, keberadaan dan kehadiran Pendidikan Nonformal (PNF) secara alamiah senantiasa bertumbuhkembang sesuai dengan dinamika dan aktivitas masyarakat di manapun dan kapanpun. Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), secara eksplisit pada pasal 26 dan 27 tentang pendidikan nonformal dan informal, antara lain disebutkan bahwa PNF memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan jalur pendidikan formal sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. "Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Kemudian pada bagian lain disebutkan bahwa "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik". Dalam UU Sisdiknas tersebut juga ditegaskan bahwa "hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Pada bagian lain juga disebutkan "satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis". Sementara itu, pendidikan informal ditempatkan sebagai pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan di mana masyarakat hidup dan berada serta kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri. Pada hakekatnya PNF merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum pendidikan formal lahir. Maka sangat wajar dan beralasan jika penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan PNFI, sebagian besar dilaksanakan oleh yayasan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, profesi, dan keluarga yang ada di lingkungan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dibenarkan jika pemerintah tinggal diam dan berpangku tangan terhadap berbagai persoalalan yang dihadapi pendidikan nonformal. Pendekatan dan strategi pelaksanaan PNF sejalan dengan kodrat alam dan hukum sejarah, karena sesungguhnya keluarga beserta lingkungannya merupakan tempat yang pertama dan utama berlangsungnya proses pendidikan. Di dalam keluarga dan lingkungannya pribadi seseorang dapat terbentuk, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Fase pendidikan dalam keluarga dan lingkungan ini sangat bergantung pada seberapa jauh intensitas dan kualitas intervensi pendidikan dalam keluarga dan lingkungan sesuai dengan prinsip PNF. menyatakan bahwa "masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat". Namun pada pasal 62 ditegaskan bahwa "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah".

Menyadari pentingnya peranan PNF dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia seiring dengan semakin beratnya persaingan hidup sebagai dampak dari cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini, maka pemerintah sangat membutuhkan peranserta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mengembangkan layanan pendidikan yang lebih proaktif dalam menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas (pasal 55) yang Sejalan dengan pemikiran di atas, sejak tahun 1998 Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional telah merintis dan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pendirian dan pembentukan PKBM tersebut dimaksudkan sebagai wadah pembelajaran dan pelatihan berbagai program pendidikan nonformal dan pemberdayaan masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan belajar komunitas masyarakat tertentu sesuai potensi, kondisi dan karakteristik masyarakat setempat, serta berfungsi sebagai wadah koordinasi sentra pembelajaran masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan/keahlian, penyaluran bakat atau hobby yang semuanya diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat. Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan khususnya pendidikan nonformal dan semakin tingginya komitmen, dukungan dan perhatian pemerintah terhadap pembinaan PKBM, maka pengembangan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh Indonesia.

Pos-pos terakhir

  • RAPBN 2018 Ditjen PAUD & Dikmas Mendapatkan Alokasi Dana Rp.1.805.463.073

    Selengkapnya
  • Pagu Alokasi Anggaran 40 Triliun Kemendikbud Disetujui Komisi X DPR RI

    Selengkapnya
  • Dirjen PAUD dan Dikmas Pantau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Koomputer (UNPK-BK) Gelombang II

    Selengkapnya
  • Waktu Pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II (10-12 Oktober 2017 dan 13-15 Oktober 2017)

    Selengkapnya
  • “CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017”, Suwon - KOREA Menguatkan Komitmen Dunia untuk Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Orang Dewasa

    Selengkapnya