Kelembagaan

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berupaya mewujudkan pengembangan kerja sama-kemitraan, penguatan sistem pendataan dan informasi, dan penataan kelembagaan satuan PNF.

Pengembangan kerja sama-kemitraan diwujudkan dalam bentuk  kerja sama dengan berbagai lembaga/organisasi mitra penyelenggara program dan perluasan jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Penguatan sistem pendataan dan informasi dilakukan dalam bentuk pengembangan aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, pengembangan sistem layanan informasi berbasis website, dan pengumpulan data berbasis nama dan alamat (by name by address) melalui aplikasi data online.

Penataan kelembagaan satuan PNF dilakukan dalam bentuk penataan kelembagaan PKBM dan satuan PNF sejenis, revitalisasi SKB sebagai satuan PNF, dan pengembangan satuan PNF unggulan/rujukan.

Pengembangan kerja sama-kemitraan

Kerja sama-kemitraan dalam implementasi dan pengembangan program-program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sangat penting karena beberapa alasan.

Pertama, baik pemerintah maupun organisasi mitra masing-masing memiliki keterbatasan. Dengan kerja sama-kemitraan yang didasari oleh kesadaran memiliki keterbatasan, maka akan lahir sikap saling menghargai dan saling menghormati kedudukan masing-masing, sehingga terwujud sikap saling percaya untuk menyinergikan kelebihan pihak-pihak yang bekerjasama.

Kedua, baik pemerintah maupun organisasi mitra saling membutuhkan satu sama lain untuk memperkuat eksistensi dan perannya dalam pembangunan pendidikan masyarakat. Kerja sama-kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling membutuhkan akan memantik upaya lebih cerdas dari kedua belah, sehingga memungkinkan terwujudnya penyelenggaraan dan hasil program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang lebih bermutu. Ketiga, kerja sama-kemitraan dapat melipatgandakan ikhtiar dan kreativitas, sehingga memungkinkan lahirnya berbagai upaya terobosan baik yang menyangkut pendekatan, metodologi, maupun kreasi-kreasi program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Penguatan sistem pendataan dan informasi

Kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat, hampir menyentuh segala aspek kehidupan. Dalam bidang apa pun kita berurusan, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu sangat nyata terasa, terlebih lagi untuk bidang pendidikan. Sebagai unit teknis yang bergerak di bidang pengembangan literasi masyarakat, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berkomitmen memperkuat sistem pendataan dan informasi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

Selain untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, hal ini juga sekaligus menjadi sarana pembelajaran tentang literasi teknologi komunikasi dan informasi bagi masyarakat, khususnya bagi para pemangku kepentingan pendidikan nonformal. Wujud dari penguatan sistem pendataan dan informasi pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ini antara lain berupa pengembangan aplikasi dapodik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, pengembangan sistem layanan informasi berbasis website, dan pengumpulan data berbasis nama dan alamat (by name by address) melalui aplikasi data online. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) khususnya untuk PKBM dan SKB, serta Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), khususnya untuk peserta didik pendidikan kesetaraan, merupakan sebagian kecil dari informasi yang disajikan dalam Aplikasi Dapodik Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Penataan kelembagaan satuan PNF

Tugas Direktorat dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan akan berjalan optimal apabila tersedia sejumlah lembaga yang memadai, baik berupa satuan PNF maupun bukan satuan PNF. Khusus untuk layanan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, lembaga yang merupakan satuan PNF adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Rumah Pintar (Rumpin), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan. Sebagian SKB masih dalam proses menjadi satuan pendidikan. Sementara lembaga yang bukan satuan PNF sebagian besar berupa Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau lembaga sejenisnya, dan umumnya bergerak di bidang peningkatan budaya baca dan literasi masyarakat lainnya.

Penataan kelembagaan satuan PNF dilakukan dalam bentuk penataan kelembagaan PKBM dan satuan PNF sejenis, revitalisasi SKB sebagai satuan PNF, dan pengembangan satuan PNF unggulan/rujukan.

Penataan kelembagaan PKBM dan satuan PNF sejenis, khususnya SKB, diarahkan agar kedua satuan PNF ini dapat memenuhi ketentuan minimal Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan pendidikan. Penataan kelembagaan PKBM dan SKB diprioritaskan karena kedua satuan PNF ini umumnya menjadi penyelenggara program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang peserta didiknya harus mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Bahkan mulai tahun ajaran 2016/2017, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan ini di beberapa PKBM sudah mulai dilaksanakan berbasis komputer. Sejalan dengan penataan kelembagaan PKBM dan SKB, khususnya dalam hal sarana pembelajaran, maka ke depan, satuan PNF yang mampu menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan berbasis komputer akan makin bertambah. Penataan kelembagaan PKBM dan SKB tidak berarti menomorsekiankan kemampuan satuan PNF dalam memenuhi standar-standar kurikulum yang meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan.

Bentuk penataan kelembagaan satuan PNF berikutnya adalah revitalisasi SKB sebagai satuan PNF. Upaya ini dilakukan sejalan dengan terbitnya Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal. Revitalisasi SKB dimaksudkan sebagai upaya penguatan dan percepatan transformasi SKB dari sekadar “kantor pelayanan” UPTD Pendidikan Nonformal pada dinas pendidikan kabupaten/kota menjadi  satuan PNF yang layak menjadi penyelenggara program-program PAUD dan pendidikan masyarakat. Untuk aspek kelembagaan dan program, revitalisasi SKB ini merupakan amanah yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat beserta jajarannya (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga), sedangkan revitalisasi ketenagaan SKB merupakan amanah bagi Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Wujud lainnya dari penataan kelembagaan satuan PNF adalah pengembangan satuan PNF unggulan/rujukan. Upaya ini dirancang sebagai ikhtiar pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan PNF lainnya untuk mewujudkan satuan PNF, khususnya PKBM, SKB, dan Rumpin, sebagai satuan PNF yang dapat dijadikan model atau referensi oleh satuan-satuan PNF lainnya. Keunggulan yang dimaksud adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu satuan PNF dalam satu atau lebih standar nasional pendidikan di atas ketentuan minimal. Boleh jadi juga keunggulan yang dimiliki di luar aspek-aspek delapan standar nasional pendidikan. Misalnya saja dalam hal variasi layanan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, kemampuan menngakomodasi dan memobilisasi dana masyarakat dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di sekitarnya untuk mendanai berbagai layanan program yang diselenggarakan, kemampuan menanamkan dan menerapkan pendidikan karakter, kemampuan berkolaborasi dengan berbagai lembaga atau satuan pendidikan lain baik formal maupun nonformal dalam mengembangkan bakat dan keterampilan peserta didik, kemampuan melahirkan peserta didik yang berorientasi wirausaha, kemampuan berperanserta dalam mengatasi bencana atau masalah-masalah sosial kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Sebuah satuan PNF yang disebut satuan PNF unggul/rujukan, sudah barang tentu PKBM atau SKB tersebut telah memberi contoh dalam hal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF  untuk program-program yang diselenggarakannya

Pos-pos terakhir

  • RAPBN 2018 Ditjen PAUD & Dikmas Mendapatkan Alokasi Dana Rp.1.805.463.073

    Selengkapnya
  • Pagu Alokasi Anggaran 40 Triliun Kemendikbud Disetujui Komisi X DPR RI

    Selengkapnya
  • Dirjen PAUD dan Dikmas Pantau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Berbasis Koomputer (UNPK-BK) Gelombang II

    Selengkapnya
  • Waktu Pelaksanaan Ujian Nasional Gelombang II (10-12 Oktober 2017 dan 13-15 Oktober 2017)

    Selengkapnya
  • “CONFINTEA VI Mid-Term Review 2017”, Suwon - KOREA Menguatkan Komitmen Dunia untuk Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Orang Dewasa

    Selengkapnya